Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

  1. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
  2. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Aksesibilitas Pelayanan Publik

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Publik yang dimaksud termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

Pelayanan Publik yang mudah diakses ini diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
  3. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Sosialisasi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud di atas kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Jasa Transportasi

Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud bagian sebelumnya terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Ketentuan

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Butuh Informasi Lebih Lanjut?

Kontak Kami