Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

  1. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  2. mendapatkan dokumen kependudukan; dan c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Penyelenggaraan Pendataan

Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas tersebut dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas. Data akurat tentang Penyandang Disabilitas ini digunakan untuk:

  1. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
  2. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Verifikasi dan Validasi

Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan Penyandang Disabilitas. Verifikasi dan validasi tersebut dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

Bila Belum Terdata

Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya. Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada bupati/walikota melalui camat.

Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data ini kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data yang dimaksud.

Penggunaan Data

Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas. Data yang dimaksud menjadi tanggung jawab Menteri.

Data nasional Penyandang Disabilitas tersebut dipergunakan oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah yang menggunakan data nasional Penyandang Disabilitas menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.

Kartu Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas. Kartu Penyandang Disabilitas ini dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Menteri.

Butuh Informasi Lebih Lanjut?

Kontak Kami