Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

  1. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
  2. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
  3. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pemenuhan Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata. Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

  1. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
  2. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Potensi dan Kemampuan Seni Budaya

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas. Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

  1. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
  2. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
  3. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Identitas Budaya dan Linguistik

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Kekayaan Intelektual

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Butuh Informasi Lebih Lanjut?

Kontak Kami