Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

  1. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
  2. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Infrastruktur

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

  1. bangunan gedung;
  2. jalan;
  3. permukiman; dan
  4. pertamanan dan permakaman.

Bangunan Gedung

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud di atas memiliki fungsi:

  1. hunian;
  2. keagamaan;
  3. usaha;
  4. sosial dan budaya;
  5. olahraga; dan
  6. khusus.

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas ini harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud di atas dikenai sanksi administratif berupa:

  1. peringatan tertulis;
  2. pembatasan kegiatan pembangunan;
  3. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  4. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  5. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
  6. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
  7. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  8. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  9. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pemberian sanksi administratif ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas yang Mudah Diakses Penyandang Disabilitas

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung. Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit, Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi. Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat. Pemeriksaan ini dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Jalan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pertamanan dan Permakaman

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses ini dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Permukiman

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Pengembang yang dimaksud itu termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Butuh Informasi Lebih Lanjut?

Kontak Kami