Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial". Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Pemerintah hadir dalam mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial, termasuk Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya-upaya nyata agar kesamaan dan kesetaraan dengan warga negara Indonesia lainnya dapat terwujud, terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan hidup bagi Penyandang Disabilitas.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan Penyandang Disabilitas antara lain rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Upaya rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang derajat kedisabilitasannya tergolong ringan dan sedang, dimana mereka masih bisa membantu dirinya sendiri dan/atau keluarganya. Sedangkan upaya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial ditujukan bagi mereka yang sudah tidak bisa direhabilitasi dan seluruh kegiatan sehari-hari tergantung pada orang lain.

Untuk memenuhi hak Penyandang Disabilitas maka dilakukan upaya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas berat, yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain. Kegiatan Pemberian Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) telah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sejak Tahun 2006. Kegiatan Pemberian ASPDB ditetapkan sebagai Kegiatan Nasional sebagaimana Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011.

Jumlah Penyandang Disabilitas Berat atau orang yang tidak mampu mengurusi diri sendiri berdasarkan data Susenas BPS tahun 2012 sebanyak 170.120 jiwa sedangkan yang sudah memperoleh asistensi melalui program ASPDB dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 29.701 jiwa termasuk didalamnya yang sudah meninggal, pindah alamat dan tidak tepat sasaran yang sudah diganti dengan penyandang disabilitas berat lainnya.

Tahun 2017, Penyandang Disabilitas berat yang sesuai kriteria dan dapat menjadi penerima ASPDB sebanyak 22.500 yang tersebar di 34 provinsi, 366 kab/kota. Pada tahun 2016 tercatat 937 jiwa penerima ASPDB yang dilakukan pergantian oleh karena meninggal dunia, pindah alamat maupun sudah tidak sesuai dengan kriteria dan secara langsung telah digantikan dengan penerima baru berdasarkan usulan dari Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota serta Propinsi sehingga jumlah penerima aktif hingga saat ini tetap 22.500 jiwa. Hingga Bulan Januari 2017 tercatat sebanyak 7.540 jiwa calon penerima ASPDB pada daftar tunggu calon penerima ASPDB.

Upaya pemeliharaan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas berat dalam bentuk tambahan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas berat, perlu dikembangkan pada upaya pengembangan program pemberdayaan keluarga. Hal ini ditujukan agar orang tua dan keluarga penyandang disabilitas berat memiliki keterampilan yang baik untuk melakukan perawatan dan bimbingan (parenting skill) kepada anggota keluarga yang menyandang disabilitas berat. Selain itu juga dipandang perlu untuk meningkatkan keterampilan pengembangan usaha agar keluarga dapat melakukan aktifitas ekonomi dan sosial yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Pelaksanaan ASPDB melibatkan berbagai pihak terkait diataranya pemerintah daerah, pihak penyalur, dunia usaha, organisasi sosial dan masyarakat di semua lini sehingga penangannya dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan, untuk itu dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) yang merupakan hasil penyempurnaan dari tahun sebelumnya.

Butuh Informasi Lebih Lanjut?

Kontak Kami