Berdasarkan data pemerintah terbaru setidaknya 18.800 Penyandang Disabilitas saat ini masih dipasung di Indonesia (BBC Indonesia, 2016). Pemasungan merupakan salah satu pelanggaran hak penyandang disabilitas untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum (UU No. 8/2016). Hal ini menunjukkan betapa kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyandang disabilitas mental dan kesehatan jiwa, seperti yang diuraikan dalam laporan Human Right Watch yang berjudul Hidup di Neraka: Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia. Sesuai dengan amanah Perpres No. 75 Tahun 2015 tentang RAN HAM dan Inpres No.10 Tahun 2015 tentang Aksi HAM, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab dalam melakukan penanganan dan pendampingan rehabilitasi sosial bagi korban pasung.

Dalam mengimplementasikan amanah tersebut, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas bagi Tim TRC/Pendamping/TKSK/Sakti Peksos/PSM dalam melakukan penjangkauan dan penanganan rehabilitasi sosial bagi korban pasung di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia yang berlangsung pada tanggal 19-21 Mei 2017 di Golden Boutique Hotel Jakarta. Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut di hadiri oleh seluruh peserta dari seluruh Indonesia yang berprofesi sebagai Sakti Peksos, Pekerja Sosial Masyarakat, Tim Reaksi Cepat, dan TKSK.

Hervita Diatri, seorang dokter psikiatri di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo merupakan salah satu narasumber yang hadir dalam kegiatan tersebut, ia menyatakan bahwa manajemen pemasungan yang paling penting adalah mencegah pemasungan kembali, karena jika prioritasnya adalah hanya untuk melepaskan pasung maka resiko untuk kembali dipasung adalah 70%.

Dalam mempersiapkan agar Tim TRC, Pendamping, Sakti Peksos, PSM dan TKSK siap untuk terjun ke lokasi pasung, mereka diberikan pelatihan mengenai keamanan (safety) bagi petugas penjangkau saat melakukan penjangkauan terhadap korban pasung. Adapun mengenai keamanan tersebut adalah tim penjangkau sebaiknya terdiri dari 4 orang. Hal ini dikarenakan korban pasung suatu saat bisa kembali bersikap tidak kooperatif dengan gejala gaduh gelisah dan membahayakan saat akan di evakuasi dan atau akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Tim petugas dapat mengangkat korban pasung dengan cara kedua orang petugas pejangkau memegang tangan korban seperti bersalaman namun tangan petugas berada di posisi menggenggam pergelangan tangan korban pasung, satu orang petugas mengangkat kedua kaki dengan cara kaki kanan disilangkan kekaki kiri lalu diangkat, selanjutnya satu orang petugas memegang dagu korban beserta punggung. Kemudian kepala, tangan dan kaki diangkat secara serentak.

Berbeda halnya jika korban pasung mampu di ajak kooperatif untuk berjalan ke mobil ambulance yang akan mengantarkannya ke rumah sakit jiwa, tim hanya perlu memegang satu tangan korban seperti yang dicontohkan di atas.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim TRC dalam Penjangkauan dan Pendampingan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Pasung ini juga menghadirkan narasumber yang merupakan tenaga pendidik/Lektor Kepala di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Materi yang disampaikan adalah tentang Penjangkauan Pasung dan Pendampingan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Pasung oleh Meiti Subardhini, Ph.D dan Rini Hartini Rinda, Ph.D. Pada pembekalan tersebut, peserta melakukan praktik atau role playing tentang bagaimana cara menjangkau dan merujuk korban pasung ke rumah sakit jiwa serta melakukan koordinasi kepada beberapa pihak terkait (seperti Dinas Sosial, Rumah Sakit Jiwa, BPJS, Polisi dan Aparatur setempat).

Selain itu, untuk meningkatkan koordinasi diantara para petugas, kegiatan juga melibatkan peserta dari, beberapa UPT Kementerian Sosial yang diantaranya: Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Banjarbaru Kalimantan Selatan, PSBL Phalamartha Sukabumi, PSBL Dharmaguna Bengkulu, dan PSRSPDM Margo Laras Pati yang saling berbagi pengalaman penjangkauan pasung maupun rehabilitasi sosial terhadap peserta yang hadir. Melalui kegiatan ini, peserta yang mewakili UPT/Provinsi masing-masing dapat berbagi pengalaman dan menyebarkan pandangan positif bahwa Penyandang Disabilitas Mental bukanlah kutukan, atau aib, melainkan keragaman manusia sebagai ciptaan Tuhan yang kehadirannya juga mampu menjadi berkah bagi orang sekelilingnya.

Butuh Informasi Lebih Lanjut?

Kontak Kami