Pemasungan disebabkan oleh berbagai faktor. Masyarakat tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang masalah dan gangguan jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diaggap sebagai orang yang kerasukan setan, kena teluh atau berbahaya bagi diri dan lingkungannya. Pemasungan dianggap banyak orang sebagai solusi untuk mengendalikan gejala kerasukan, kena teluh atau mengurangi bahaya yang disebabkan ODGJ. Di sisi lain, kesulitan menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan atau ketiadaan pelayanan kesehatan jiwa di suatu tempat menjadikan masyarakat mencari jalan pintas dan dianggap merupakan jalan keluar untuk mengatasi dan mengendalikan gejala-gejala gangguan terhadap ODGJ.

Pengertian Pemasungan

  • Adalah tindakan yang menghalangi setiap orang dengan gangguan jiwa memperoleh dan melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara. Hak-hak tersebut meliputi: hak memperoleh penghasilan, hak memperoleh pendidikan dan pekerjaan, serta memperoleh kehidupan sosial.
  • Pemasungan dilakukan dengan cara dipasung dan pengisolasian. Pasung merupakan metode manual yang menggunakan materi atau alat mekanik yang dipasung atau ditempelkan pada tubuh ODGJ dan membuat tidak dapat bergerak dengan mudah atau yang membatasi kebebasan dalam mengerakan tangan, kaki atau kepala.
  • Pengisolasian merupakan tindakan mengurung ODGJ sendirian tanpa persetujuan atau dengan paksa, dalam suatu ruangan atau area yang secara fisik membatasi untuk keluar atau meninggalkan ruangan atau area tersebut.

Upaya pemasungan dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Dalam sejumlah peraturan perundang-undangan bahkan dalam konstitusi negara, disebutkan dengan jelas setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk semua sektor kehidupan termasuk pelayanan kesehatan dan juga hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Salah satu loksai pemasungan di Cianjur
Saat melakukan penjangkauan ke lokasi pasung

Pemberian pemahaman kepada keluarga ODGJ dan masyarakat

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 pasal 148 ayat 1 menyatakan penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara semantara Pasal 149 menyatakan penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapat pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pemasungan merupakan masalah seluruh komponen masyarakat. Dalam penanggulangan masalah pemasungan, diperlukan kerjasama antara instansi terkait dan peran serta masyarakat dalam membantu orang dengan gangguan jiwa agar bebas dari pemasungan. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan pemasungan adalah pembebasan orang dengan gangguan jiwa yang dipasung, dan memberikan perawatan/ penanganan yang layak sesuai dengan haknya.

Fenomena pemasungan menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa apa yang sudah dilakukan dalam memberikan solusi penanganan pasung belum tepat dan belum menyentuh pada kebutuhan. Beberapa persoalan yang terjadi dilapangan antara lain:

  1. Hak ODMK dan ODGJ sering terabaikan, seperti halnya hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Penyandang Disabilitas Mental sering mendapat perlakuan yang tidak adil seperti tidak memiliki KTP, tidak dapat mengakses layanan yang dibutuhkan, tidak memiliki hak pilih, dan tidak dapat berpartisipasi secara utuh dalam perwujudan haknya. Penyandang disabilitas mental selalu terstigma di masyarakat sehingga keberadaannya tidak diperhitungkan sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain.
  2. Isu kesehatan jiwa belum menjadi prioritas di semua sektor yang terkait sehingga pemahaman tentang pentingnya layanan kesehatan jiwa belum mampu diimplementasikan dalam program layanan yang ada. Apabila terjadi permasalahan pasung, seringkali sektor terkait saling melempar tanggung jawab,
  3. Program kesehatan jiwa yang ada masih dilakukan secara sektoral dan belum terintegrasi. Koordinasi belum tercipta dikarenakan masing-masing sektor terkait fokus pada aktifitas masing-masing dan belum memikirkan efektifitas program jika dilakukan secara terkoordinasi.

Kondisi diatas menyebabkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar bagi penyandang disabilitas mental tidak dapat diwujudkan dengan baik.

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Perpres No. 75 Tahun 2015 tentang RAN HAM dan Inpres No. 10 Tahun 2015 tentang Aksi Ham khususnya aksi 25 tentang Penemuan, pembebasan, dan pengobatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dipasung yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial juga memiliki tugas untuk mendukung upaya pelaksanaan aksi tersebut. Ini didasarkan pada realitas bahwa layanan rehabilitasi psikiatrik dan rehabilitasi sosial merupakan dua unsur penting dalam upaya pemulihan dan pengembangan keberfungsian sosial dari penyandang disabilitas mental.

Pada Rapat Koordinasi Nasional tanggal 27 - 29 Januari 2016 Menteri Sosial RI mencanangkan gerakan sosial “Stop Pemasungan 2017” sebagai sebuah upaya dalam merespon tingginya angka pemasungan bagi penyandang disabilitas mental. Gerakan sosial ini merupakan gerakan masyarakat yang secara spesifik berfokus pada isu penanganan penyandang disabilitas mental dengan menolak pemasungan atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial dalam penanganan penyandang disabilitas mental yang dipasung melalui pengembangan layanan dasar yang terintegrasi.

Salah satu langkah tindak lanjut dari pencanangan Gerakan Sosial Stop Pemasungan 2017, Kementerian Sosial menginisiasi penyusunan MOU antara K/L terkait dalam penanganan masalah gangguan jiwa dengan tujuan untuk mempertegas pembagian kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L dalam pemenuhan hak ODGJ. MOU ini akan memuat peran dan tanggung jawab masing-masing K/L dalam mengembangkan sistem layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi bagi penyandang disabilitas mental.

Butuh Informasi Lebih Lanjut?

Kontak Kami